afi.unida.gontor.ac.id – Hari ini tepatnya Selasa, 03 September 2019 mahasisiwi Aqidah dan Filsafat Islam semester lima Universitas Darussalam Gontor mendapat kesempatan untuk  mengunjungi Kantor Kesekretariatan Wakil Presiden RI yang berlokasikan di Senayan, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda dari rangkaian Studi Pengayaan Lapangan yang menjadi keistiqomahan setiap tahunya.

Setibanya di lokasi tujuan, rombongan langsung disambut oleh beberapa pejabat penting dalam Kesekretariatan, salah satunya bapak Ya’qub selaku sekretaris wakil presiden yang bertugas di bidang otonomi daerah. Sebagai warming up, Beliau  menyampaikan secara teknis bagaimana ASN (Aparatur Sipil Negara) bekerja di bawah Kesekretriatan Wakil presiden. Mereka bertugas sebagai protokoler yang membantu presiden dan wakil presiden menyiapkan segala keperluan saat bertugas.

baca juga Wapres Tak Masalah Papua Kibarkan Bendera, Asalkan Bukan Simbol Separatisme

Selain masalah teknis,  para mahasiswi juga berdiskusi tentang isu-isu hangat terkini, diantaranya isu Papua dan pemindahan Ibu kota.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Iqbal selaku Plt. Deputi Kebijakan Pemerintah Sekretaris wakil presiden, isu Papua bukanlah hal baru. Dari aspek budaya,  Masyarakat Papua memang memiliki kebudayaan yang kuat dan unik, serta adat  istiadat yang kental. Maka, perlu langkah apik yang harus ditempuh oleh berbagai elemen secara umum, dan pemerintah secara khusus untuk menuntaskan masalah secara tepat. Inilah yang menjadi PR besar bagi Pemerintah Republik Indonesia.

Jawaban dari persoalan-persoalan yang terjadi di Papua ini akan dikaji secara khusus dari perspektif komprehensif integral oleh mahasiswi yang nantinya akan dituangkan dalam laporan ilmiah.

baca juga MEMAKNAI ISTILAH “SINGA BETINA”

Selain membahas konflik yang terjadi di Papua, Mahasiswa juga membahas tentang perpindahan ibu kota, yang ternyata bukanlah menjadi wacana baru, melainkan wacana lama yang sudah pernah direncanakan juga pada zaman presiden SBY. Hanya saja, daerah Kalimantan memang belum pernah sampai tersebut dalam wacana tersebut.

Diakhir diskusi yang cukup panjang tersebut, Bapak Deputi akhirnya menyatakan “Yaaaa…Segala keputusan yang telah ditetapkan, itu semua sudah dipikirkan, dan telah melalui proses yang panjang sebelum penetapan itu disetujui” ujar Pak Iqbal. Maka dari itu, beliau mengharapkan agar masyarakat umum, khususnya mahasiswa AFI tersebut, hendaknya memandang kebijakan-kebijakan pemerintah berdasarkan pengetahuan dan sumber yang komprehensif, agar tidak mudah terprovokasi oleh media sosial.

Jadi dalam konteks ini, sebagai aparatur negara, pemerintah hanya dapat merencanakan dan menjalankan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kalimantan sebagai ibu kota baru, serta memenuhi keputusan yang telah ditetapkan.

Tak lupa beliau juga berpesan kepada para mahasantriwati tersebut, agar kelak mereka mampu bergabung dalam jajaran kepemerintahan, guna mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam tataran yang lebih luas.

Pen : Citraning Sukma AJ.
Mahasiswi Semester V Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

One Comment

  1. Pingback: “NKRI Harga Mati, Sampai Mati”: Tegas Ayahanda KH. Hasan Abdullah Sahal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *