UNIDA Gontor – Di dunia kampus, kalimat kebebasan akademik menjadi kunci semua kegiatan penelitian ilmiah. Karena alasan inilah, seorang akademisi bisa mengungkapkan pendapat dan analisisnya. Begitu juga dengan kesimpulan disertasi Abdul Aziz yang memperbolehkan berhubungan badan di luar nikah (zina). Walaupun bertentangan dengan syari’at Islam, pendapat ini dianggap sah karena melalui proses akademik, yakni dengan metodologi, teori dan thesis tertentu.

Lantas, begitu saktikah ‘kebebasan Akademik’ tersebut?. Walaupun sudah ada kata ma’af dari Saudara Abdul Aziz tentang kesimpulan disertasinya, namun hal tersebut masih menyisakan masalah di kalangan masyarakat umum, khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim tersebut.

Jum’at, 06 September 2019 mahasiswi Aqidah dan Filsafat Islam semester V Universitas Darussalam Gontor mendapatkan kesempatan untuk mengujungi Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang pusat di jalan Proklamasi Jakarta Pusat untuk membicarakan isu yang lagi viral tersebut.

Sebagai keterangan, KH. Kholis Navis, kebebasan akademik harus didudukkan sesuai dengan tempatnya. Dalam bidang ilmu-ilmu alam dan sosial bisa saja peneliti menggunakan adigum ini untuk melakukan kajian apapun. Namun, berbeda halnya dalam bidang ilmu-ilmu syari’ah atau dirasat Islamiyyah. Ada wilayah-wilayah yang tidak bisa dibuat bebasnya.

Misalnya, dalam hal ‘badihiyyat‘ dan al-ma’lum min addin bidlrurah seperti keharaman berzina, kewajiaban rukun Islam, Allah itu Tuhan, dan contoh yang lain. “Ada batasan-batasan yang harus dipatuhi, kalo disertasi saya juga tahu lah, wong pernah nulis, yang nggak gitu-gitu amat (red. kebablasan)’ . Kata Sekretaris Jendal MUI tersebut.

Karena Disertasi ini bisa berpengaruh kepada masyarakat, maka MUI pusat perlu mengambil keputusan. Jika orang berzina masih mengakui bahwa dia berdosa itu masuk kategori fiqh. Namun, jika ia meyakini bahwa zina tidak berdosa makan bisa dibilang masuk ketegori Aqidah. “Kita perlu menjaga Aqidah ummat Islam dari Aqidah yang menyimpang; himayatul ummah ‘anil ‘Aqa’id al-Fasidah“, Kyai Kholil.

Selain itu, MUI juga menjelaskan persoalan lain, yakno regulasi Fatwa halal. Dalam hal ini, KH. Sholahuddin Al-Aiyub selaku wakil sekertaris Jendral MUI bidang Fatwa & Pengkajian, beliau mengatakan bahwa; “Fatwa produk halal berperan penting memberikan perlindungan kepada umat Islam agar kita mengkonsumsi produk yang halal”. Maksud dari lembaga adalah benar-benar untuk menjaga keaslian halal pada setiap produknya.

Beliau juga menjelaskan bahwa pengeluaran sertifikat halal melalui uji coba yang sangat panjang, jadi dalam ini lembaga MUI mengetahui betul bahan-bahan produk tersebut dan terjamin kehalalannya.

Sertifikat produk halal ini merupakan fatwa halal atas produk tersebut. Karena itu, setiap rangkaian proses sertifikat merupakan bagian dari proses penetapan fatwa. Penetapan fatwa halal produk tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang dan jika suatu produk pangan belum jelas kehalalannya maka wajib dihindari sampai jelas kehalalannya, karena sesuatu yang syubhat masuk kedalam hukum haram, sedangkan dalam hal penetapan fatwa halal produk menggunakan prinsip Al-Akhdu bil Akhwat dan Al-Khorij min Al-Khilaf.

Studi Pengayaan Lapangan Mahasiswi Aqidah dan Filsafat Islam Mantingan ke MUI – Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *