Joko Kurniawan
Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor

afi.unida.gontor.ac.idNegara Brunei Darussalam memiliki kemakmuran yang sangat besar dan dapat dinikmati oleh seluruh warga negara yang terletak di sebelah utara pulau Borneo. Pada tahun 1 Januari 1984, Brunei secara resmi menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat terlepas dari ikatan Inggris Raya, hingga saat sekarang ini[1].

Negara tersebut memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang tinggi di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan juga dinilai cukup tinggi, sistem pemerintahan di pimpin langsung oleh seorang sultan sekaligus menjadi perdana menteri yang mengatur dan memberikan perintah atas negara dengan mayoritas beragama Islam tersebut.

Brunei menganut sistem monarki dengan sistem kerajaan yang mengatur laju pergerakan negara. Brunei Darussalam sendiri merupakan negara dengan mayoritas penduduknya bergama Islam terbesar ke-dua setelah Indonesia di kawasan Asia Tenggara, populasi agama Islam sebesar 75% dari totalitas penduduk yang ada di Brunei Darussalam.[2]

Bahkan tercatat bahwa Brunei menjadi satu-satunya negara yang menerapkan sistem syariat Islam secara penuh dan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara yang dicatat oleh konstitusi[3].

Sejarah Masuknya Islam di Brunei Darussalam

Menurut Barbara Watsson dan Leonerd T, bahwa Islam datang pertama kali ke Brunei dari bagian barat Asia Tenggara melalui India, Sumatra Utara dan Malaka sejak abad ke-16 Masehi[4]. Namun Islam tercatat telah masuk ke Brunei Darussalam di perkirakan pada tahun 977 Masehi melalui jalur Timur oleh para pedagang-pedagang dari negeri China.

Perjalanan perniagaan antara China dengan Brunei menggunakan kapal-kapal kecil atau disebut dengan jong-jong yang membawa barang dagangan seperti tembikar, perak, emas, kerang-kerangan dan kain sutera.[5]

Tome Pires dan Ruy de Brito juga menyebutkan bahwa para pedagang juga membawa bahan-bahan mentah seperti beras, ikan, daging, madu lebah, emas dan kapur barus yang di bawa dari Malaka untuk dibawa pulang ke Pegu, sedangkan bahan-bahan yang dibeli dan dibawa balik oleh para pedagang Brunei adalah kain India, cermin serta alat perhiasan dari Asia Barat[6].

Kegiatan perdagangan inilah yang kemudian masyarakat Brunei bertemu dengan para pedagang Muslim dari berbagai negeri seperti China, Persia dan India. Selain melakukan perdagangan mereka juga menyebarkan agama Islam ke beberapa daerah yang mereka kunjungi dan tak sedikit pula yang menetap di Brunei khususnya[7].

Penyebaran Islam semakin pesat penyebarannya di Brunei setelah kerajaan Islam di Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi, sehingga banyak sebagian ahli agamawan yang pindah dan menetap di Brunei[8]. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tersebut telah menyebabkan Sultan Brunei mencapai masa kegemilangannya dari abad ke-15 hingga abad ke-17, hal tersebut terbukti dengan luas kekuasaan Sultan Brunei seluruh pulau Borneo dan Filipina bagian selatan[9].

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa Islam di perkirakan masuk dan menyebar secara luas pada abad ke-13 Masehi, yaitu ketika raja Awang Alak Betatar masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Muhammad Shah pada tahun 1368.[10]

Sejak saat itu Brunei telah mengubah sistem pemerintahannya menjadi kesultanan yang menyatakan untuk masuk Islam, sehingga banyak dari masyarakat Brunei mengikuti dan memeluk agama Islam.[11] Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernikahan antara Sultan pertama Brunei (Sultan Muhammad Shah) dengan putri Johor, kira-kira pada tahun 1368.[12]

John L. Esposito seorang orientalis yang banyak menulis tentang sejarah Islam mengatakan bahwa raja Brunei sejak dahulu memiliki pengaruh yang besar terhadap Islam, sehingga dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan sambutan positif terhadap para pedagang Arab Muslim yang menyebarkan ajaran Islam di lapisan masyarakat Brunei ketika itu.[13]

Menurut Ahmad M. Sewang hal tersebut merupakan salah satu proses yang dinamakan adhesi, yaitu proses penyesuaian diri dari kepercayaan lama kepada kepercayaan baru (Islam), atau proses tersebut dapat dikatakan sebagai proses islamisasi di mana proses yang tidak pernah berhenti[14].

Pembuktian terhadap kesultanan Brunei dapat dibuktikan dengan ditemukan sebuah Arkeologi yakni Batu Tarsilah atau silsilah Brunei yang menjelaskan bahwa Islam telah datang ke Brunei pada abad ke-11 Masehi[15].

Batu Tarsilah merupakan sebuah benda arkeologi dari masa lalu kesultanan Brunei dan berfungsi sebagai data kesejarahan melalui inskripsi di mana terukir di dalamnya kesultanan atau nama-nama raja yang pernah menaiki tahta kesultanan Brunei, sejak masa Awang Alak Betatar (Sultan Muhammad Shah), pada tahun 1368 hingga Sultan Muhammad Tajuddin (sultan ke-19) yang memerintah antara 1795-1804 dan 1804-1807[16].

Syariat Islam Secara Keseluruhan di Brunei Darussalam

Keberadaan agama Islam khususnya di wilayah Asia Tenggara memiliki sejarah dan perkembangan yang berbeda. Di wilayah Asia Tenggara khususnya agama Islam berkembang melalui penyebaran melalui media perdagangan[17].

Brunei menjadi salah satu saksi atas buktinya penyebaran agama Islam hingga saat sekarang ini, di mana Islam secara konstitusi Brunei menegaskan bahwa agama resmi Brunei Darussalam adalah Islam mengikuti mazhab Syafi’i dan beraqidah Ahl al-Sunnah wal Jama’ah[18].

Penduduk Brunei yang mayoritas Melayu dan menjadi penganut agama Islam terbesar di Brunei dengan tetap memperhatikan kemajuan Islam yang berhaluan pada Ahl al-Sunnah wal Jama’ah namun tetap menjaga kelestarian dan mempertahankan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan ajaran keagamaan[19].

Brunei juga menjadi satu-satunya negara Melayu Islam Braja. Melayu di artikan sebagai negara Melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan Islam atau di artikan sebagai kepercayaan yang di anut negara yang sesuai dengan konstitusi cita-cita kemerdekaan. Sedangkan Braja di artikan sebagai suatu sistem tradisi Melayu yang telah lama ada[20].

Islam menjadi agama mayoritas dan agama resmi negara Brunei, namun agama lain tidak dilarang dan dapat menjalankan aktivitas keagamaannya.[21] Kementrian agama Brunei berperan besar dalam menentukan kebijakan dan aturan bagi masyarakatnya, termasuk dalam penerbitan buku-buku yang berbau keagamaan, harus melalui penyidikan atau sensor kementrian sebelum beredar luas di masyarakat.

Hal tersebut diperuntukkan agar masyarakat terhindar dari pengaruh-pengaruh ajaran agama yang menyimpang.[22] Kementrian agama sangat berhati-hati terhadap unsur-unsur yang dapat merusak aqidah, sehingga buku yang akan diterbitkan harus diverifikasi oleh kementrian, termasuk tidak lagi di izinkan pembangunan patung yang di anggap dapat merusak iman seseorang.[23]

Pada masa pemerintahan Sultan Hasan (Sultan ke-9), yang memerintah pada tahun 15-1598 melakukan kebijakan yang menyangkut tata kelola pemerintahan, yakni:

  1. Menyusun institusi-institusi pemerintahan agama, karena agama dianggap memerankan peranan yang penting dalam memadu negara Brunei ke arah kesejahteraan.
  2. Menyusun adat istiadat yang dipakai dalam semua upacara, di samping itu menciptakan atribut kebesaran dan perhiasan raja
  3. Menguatkan perundang-undang Islam[24].

Pemerintahan Brunei telah melakukan usaha penyempurnaan untuk menerapkan syariat Islam dengan melakukan pembentukan majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Kadi yang bertugas untuk memberikan nasihat sultan dalam urusan keagamaan terkhusus agama Islam. Hal tersebut dilakukan untuk menjadikan Islam berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei sebagai satu-satunya ideologi negara.[25]

Untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan umat Islam, Sultan dalam sambutan peringatan Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad Saw pada tahun 1991, secara tegas mengeluarkan dekrit yang isinya melarang organisasi al-Arqam[26] untuk melakukan aktivitas keagamaan[27].

Pemerintah Brunei juga membentuk jabatan “Hal Ehwal Agama” yang bertugas menyebarkan paham Islam kepada masyarakat luas, selain itu pemerintah Brunei juga mendirikan pusat dakwah pada tanggal 16 September 1985, yang juga bertujuan sebagai pelaksanaan program dakwah serta pendidikan nilai-nilai keislaman kepada pegawai-pegawai pemerintahan dan masyarakat luas. Sebagai dampak dari pada itu, kini kuantitas masyarakat Muslim di Brunei semakin hari semakin berkembang dengan pesat[28].

Penegakan Syariat Islam di Brunei Darussalam dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Non-Muslim

Brunei Darussalam menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang memberlakukan syariat Islam secara menyeluruh.[29] Peranan agama menjadi perhatian yang serius di negara Brunei, hal tersebut dilihat dari sistem pendidikan yang mengharuskan anak dari mulai usia tujuh tahun mengenyam pendidikan agama di bawah ‘Perintah Pendidikan Agama’.[30]

Selain pendidikan agama transaksi bisnis berbasis syariah juga diterapkan dalam perekonomian Brunei, seperti Mudarabah (pembiayaan modal), murabaha (pembiayaan ongkos plus), sara (sewa) dan sebagainya kesemuanya menggunakan sistem syariat Islam yang berlaku bagi seluruh masyarakat Brunei.[31]

Selain sektor pendidikan dan perekonomian, Syariat Islam begitu berpengaruh besar terhadap Undang-Undang Brunei.[32] Penerapan syariat Islam di Brunei mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2014. Penerapan sangsi pidana syariat Islam juga dilakukan secara bertahap, di antaranya ada tiga tahapan yang dilakukan pemerintahan Brunei.

Pertama, pada tahapan pertama mencangkup hukuman penjara atau denda untuk pelanggaran-pelanggaran seperti hamil di luar nikah, tidak menunaikan salat Jumat. Kedua, pada tahapan kedua yang meliputi hukuman yang lebih berat termasuk hukuman potong tangan dan pencambukan.

Ketiga, pada penerapan tahapan ketiga direncanakan akan dilaksanakan pada pelaku hukuman yang lebih berat, antara lain hukuman mati dengan cara rajam untuk tindak pidana berupa sodomi dan perzinaan[33]. Hukuman ini hanya diperuntukkan untuk umat Islam yang berada di negara tersebut yang jumlahnya sepertiga dari populasi keseluruhan rakyat Brunei[34].

Dengan diberlakukannya penerapan syariat Islam di anggap mampu untuk mengurangi angka kriminalitas dan mampu menjadikan Brunei lebih baik lagi, hal senada juga di sampaikan oleh Unit Perundangan Islam Kementrian Hal Ehwal Agama, Hadiyati binti Haji Abdul hadi:

“Ya Kami menyadari itu, awalnya cukup heboh diprotes oleh berbagai pihak termasuk lembaga Internasional yang tidak setuju. Tapi akhirnya bisa diterima setelah diberi penjelasan. Perbanyak sosialisasi dengan baik, sehingga pelanggar syariat juga akan menurun dengan sendirinya”[35]

Selain itu, penerapan syariat Islam berupaya untuk tetap menjaga keistimewaan dalam pelaksanaan hukum Allah, di antaranya: Pertama, menjaga agama dari pengaruh aqidah yang salah. Kedua, menjaga jiwa manusia dari pembunuhan dan perusakan. Ketiga, menjaga akal pikiran manusia dari perkara-perkara yang merusak. Keempat, menjaga manusia dari melakukan zina supaya terpelihara nasabnya. Kelima, menjaga harga benda manusia dari pencurian dan perampokan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Brunei Darussalam dalam penegakan syariat Islam juga menuai kecaman dari dunia Internasional, hal tersebut dilontarkan oleh juru bicara komisaris tinggi PBB untuk urusan Hak Asasi Manusia, Rupert Colville. Dengan menyatakan:

“Pemberlakuan hukum rajam bagi pezina dan hukum homoseksual merupakan penyiksaan atau perlakuan kejam yang tidak manusiawi dan juga sebagai diskriminasi terhadap hak manusia dengan demikian jelas terlarang.”[36]

Namun hal tersebut tidak menyurutkan tekat Sultan Hassanal Bolqiah untuk menerapkan hukum Allah di tanah Brunei, bahkan dengan tegas Sultan Hassanal Bolkiah menjawab kritikan tersebut:

“Di negara-negara anda, anda menjalankan kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan sebagainya. Itu semua terdapat kontribusi anda. Itu sistem politik, identitas nasional, hak-hak dan cara hidup anda. Di negara saya, kami menjalankan sistem Melayu, Islami dan monarkis dan kami akan memulai menjalankan hukum-hukum Islam. Islam ada dalam konstitusi, identitas nasional, hak-hak dan cara hidup kami”[37].

Penerapan syariat Islam yang diterapkan mendapat dukungan dari masyarakat Brunei, walaupun secara statistik terdapat 30% masyarakat non muslim yang juga tidak merasa diberatkan oleh keputusan pemerintah yang menerapkan sayriat Islam[38]. Karena penerapan syariat Islam hanya berlaku kepada warga yang beragama Islam, sedangkan untuk warga yang beragama non Muslim diterapkan hukum di luar syariat Islam yang berlaku[39].

Kesimpulan

Islam hadir dan datang pertama kali di Brunei Darussalam diperkirakan pada abad ke-16 Masehi. Namun terdapat sebuah catatan bahwa Islam telah hadir sejak tahun 977 Masehi melalu jalur timur oleh para pedagang yang datang dari China.

Dengan adanya interaksi perdagangan yang kemudian Islam berkembang pesat di kalangan masyarakat Brunei. Puncak penyebaran Islam di Brunei terjadi ketika raja Awang Alak Betatar masuk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi Brunei Darussalam.

Secara umum Brunei memiliki pemahaman Ahl al-Sunnah wal Jama’ah dan bermazhab Syafi’i, hal tersebut tertulis secara resmi oleh konstitusi Brunei. Penduduk Brunei mayoritas merupakan masyarakat Melayu yang hingga kini masih mempertahankan adat istiadat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Walaupun Islam menjadi agama mayoritas negara Brunei, namun setiap warga negaranya berhak atas keyakinan dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa adanya penindasan dan pemaksaan.

Brunei Darussalam juga menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang menerapkan sistem syariat Islam secara penuh, walaupun penerapan ini mendapatkan kecaman dari dunia Internasional, terutama dari komisaris tinggi PBB untuk urusan Hak Asasi Manusia. Mereka menentang pemerintahan Brunei karena di anggap menerapkan hukum pidana yang tidak sesuai dengan hak-hak kemanusiaan.

Namun hal tersebut tidak menyurutkan pemerintahan Brunei untuk tetap menerapkan syariat Islam, bahkan hal tersebut mendapat dukungan penuh dari warganya. Penerapan hukum syariat Islam sendiri hanya di khususkan untuk warganya yang beragama Islam, sedangkan untuk non Muslim masih menggunakan hukum sebagaimana per-Undang-Undang Brunei.

Daftar Pustaka

Ahmd M. Sewang, Penerapan Syari’at Islam di Sulawesi Selatan, (Sebuah makalah yang disampaikan dalam kongres II umat Islam di Sulawesi Selatan di Asrama Haji Sudiang Makasar, tanggal 29-31 Desember 2001.

Azra, Azyumardi, 2005, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVII, Kencana, Jakarta, Cet. II.

Bahri, Samsul, Syari’at Islam di Brunei, (Serambi News, 3 Agustus 2016).

D.G.E Hall, Sejarah Asia Tenggara, Usaha Nasional, Surabaya.

Farouk, Omar, 1993. Penelitian Sosial dan Kebangkitan Islam Malaysia, dalam Saiful Muzani, ed. Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, LP3ES Indonesia, Jakarta, Cet. I.

Hoeve, Van, 1999, Ensiklopedia Islam, Jakarta, PT. Ichtiar Baru.

https://cartomission.com/2015/08/28/islam-in-south-eastern-asia/di akses pada 22 September 2018 pada pukul 18 : 26 WIB.

Hussin Mutalib, Dimensi Politik Revitalisasi Islam Asia Tenggara, dalam Saiful Muzani, 1993. Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, LP3ES Indonesia, Jakarta, Cet. I.

Ibrahim, Ahmad, 1990, DKK, Islam di Asia Tenggara; Perkembangan Kontemporer, LP3ES.

Jamil al-Sufri, Awang Mohd, 1992, Lika-liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Berunei Darussalam, Jabatan Pusat Sejarah Kementrian Kebudayaan Belia dan Sukan, Brunai Darussalam.

M. Fachry, Brunei Mulai Terapkan Syari’at Islam di Semua Bidang, (Arrahmah, 12 Oktober 2011)

Penegakan Syari’at Islam di Brunei Dikecam PBB, lihat, http://sangpencerah.id-/2014/04/penegakan-syariat-islam-di brunei. Di akses pada 20 Oktober 2018.

Putra, Azwani, Syari’at Islam di Brunei Darussalam, lihat, http://www.-kmamesir.org/2015/06/syariat-islam-di-brunei-darussalam.html. Di akses pada 24 Oktober 2018.

Ridwan, Kafrawi, 1994. ensiklopedia Islam, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cet. III,

Sasmita, Uka Tjandra, 2009, Arkeologi Islam Nusantara, Gramedia, Jakarta.

Sweeney, P.L.A, 1968. Silsilah Raja-Raja Brunei, JMBRAS, Vol. XLII, Part II.

Syari’ah di Brunei Darussalam, (BBC, 2 Mei 2014), lihat, https://www.bbc.com-/indonesia/forum/2014/05/140502_forum_shariah. Di akses pada, 24 Oktober 2018.

Thohir, Ajid, 2002. Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. I.

Tjandra Sasmita, Uka, 2009.  Arkeologi Islam Nusantara, Gramedia, Jakarta.

Wan Yon, Wan Ariffin, 2005, Kesultanan Melayu Brunei: Kemunculan, Perkembangan dan Pertemuan dengan Peradaban Asing, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya

Wulandari, Indah, Praktik Syari’at Islam di Brunei dan Aceh, (Republika, 3 Oktober 2014).

Yosuff Hashim, Muhammad, 1990, Kesultanan Melayu Malaka, Dewan Bahasa dan Perpustakaan Kementrian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur.


Footnote

[1] Wan Ariffin Wan Yon, Kesultanan Melayu Brunei: Kemunculan, Perkembangan dan Pertemuan dengan Peradaban Asing, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2005), hal. 25.
[2] https://cartomission.com/2015/08/28/islam-in-south-eastern-asia/di akses pada 22 September 2018 pada pukul 18 : 26 WIB.
[3] Ahmad Ibrahim, DKK, Islam di Asia Tenggara; Perkembangan Kontemporer, LP3ES, 1990, hal. 386.
[4] Uka Tjandra Sasmita, Arkeologi Islam Nusantara, Gramedia, Jakarta, 2009. Hal. 20.
[5] Dr. Haji Awang Mohd Jamil al-Sufri, Lika-liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Berunei Darussalam, Jabatan Pusat Sejarah Kementrian Kebudayaan Belia dan Sukan, Brunai Darussalam, 1992. Hal. XVII.
[6] Muhammad Yosuff Hashim, Kesultanan Melayu Malaka, Dewan Bahasa dan Perpustakaan Kementrian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur, 1990. Hal. 250.
[7] D.G.E Hall, Sejarah Asia Tenggara, Usaha Nasional, Surabaya. Hal. 82-83.
[8] Van Hoeve, Ensiklopedia Islam, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1999.
[9] Ibid.
[10] Ensiklopedi Nasional Indonesia, Op. Cit. Hal. 485. Datu Imam Yaakub juga menyebutkan: “Adalah yang pertama kerajaan di negeri Brunei membawa agama Islam dan mengikut syari’at Nabi Muhammad Saw, yaitu Paduka Seri Sultan Muhammad dan Saudaranya Sultan Ahmad”. Lihat, Sweeney, P.L.A, Silsilah Raja-Raja Brunei, JMBRAS, Vol. XLII, Part II, 1968. Hal. 11-51.
[11] Ibid.
[12] Sweeney, P.L.A, Silsilah Raja-Raja Brunei, JMBRAS, Vol. XLII, Part II, 1968. Hal. 11-51.
[13] Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVII, Kencana, Jakarta, 2005, Cet. II. Hal. 29.
[14] Ahmd M. Sewang, Penerapan Syari’at Islam di Sulawesi Selatan, (Sebuah makalah yang disampaikan dalam kongres II umat Islam di Sulawesi Selatan di Asrama Haji Sudiang Makasar, tanggal 29-31 Desember 2001. Hal. 2.
[15] Uka Tjandra Sasmita, Arkeologi Islam Nusantara, Gramedia, Jakarta, 2009. Hal. 20.
[16] Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVII, Kencana, Jakarta, 2005, Cet. II. Hal. 29.
[17] D.G.E Hall, Sejarah Asia Tenggara, Usaha Nasional, Surabaya. Hal. 82-83.
[18] Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. I, 2002. Hal. 262.
[19] Ibid.
[20] Ensiklopedi Nasional Indonesia, Op. Cit. Hal. 485.
[21] Ibid
[22] Ensiklopedi Nasional Indonesia, Op. Cit. Hal. 485.
[23] Ibid.
[24] Hussin Mutalib, Dimensi Politik Revitalisasi Islam Asia Tenggara, dalam Saiful Muzani, ed. Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, LP3ES Indonesia, Jakarta, Cet. I, 1993. Hal. 108.
[25] Kafrawi Ridwan, ensiklopedia Islam, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cet. III, 1994. Hal. 257.
[26] Organisasi al-Arqam berkembang di Malaysia dan telah melakukan gerakan-gerakan Islam antara lain berhasil secara mandiri dalam mengangkat simbol-simbol kehadiran islam di Malaysia. Kaum laki-lakinya mengenakan surban hijau dan hitam dan kaum perempuannya mengenakan purdah, sedangkan anak laki-laki mereka menanggalkan pakaian Melayu tradisional dan mengenakan pakaian Arab. Organisasi ini juga menekankan gaya hidup komunitas Muslim dengan mendirikan pemukiman sendiri, menciptakan olahraga dan permainan yang di dasarkan pada pandangan Islam, melakuka usaha modern yang di pandang sesuai dengan ajaran Islam.

Menghilangkan praktek kebiasaan Melayu tradisional yang di pandang sebagai tambahan yang tidak sehat dari zaman pra-Islam. Menyelenggarakan program pendidikan dengan sekolah, kurikulum dan guru-guru dari kalangan sendiri. Menjalankan usaha-usaha penerbitan sendiri dan menunjukkan dirinya sebagai contoh nyata sebagai gaya hidup alternatif yang dapat di jalankan oleh orang Islam. Lihat, Omar Farouk, Penelitian Sosial dan Kebangkitan Islam Malaysia, dalam Saiful Muzani, ed. Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, LP3ES Indonesia, Jakarta, Cet. I, 1993. Hal. 284.
[27] Omar Farouk, Penelitian Sosial dan Kebangkitan Islam Malaysia, dalam Saiful Muzani, ed. Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, LP3ES Indonesia, Jakarta, Cet. I, 1993. Hal. 284.
[28] Kafrawi Ridwan, ensiklopedia Islam, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cet. III, 1994. Hal. 257.
[29] Azwani Putra, Syari’at Islam di Brunei Darussalam, lihat, http://www.-kmamesir.org/2015/06/syariat-islam-di-brunei-darussalam.html. Di akses pada 24 Oktober 2018.
[30] M. Fachry, Brunei Mulai Terapkan Syari’at Islam di Semua Bidang, (Arrahmah, 12 Oktober 2011)
[31] Ibid.
[32] Ensiklopedi Nasional Indonesia, Op. Cit. Hal. 485.
[33] Syari’ah di Brunei Darussalam, (BBC, 2 Mei 2014), lihat, https://www.bbc.com-/indonesia/forum/2014/05/140502_forum_shariah. Di akses pada, 24 Oktober 2018.
[34] Penegakan Syari’at Islam di Brunei Dikecam PBB, lihat, http://sangpencerah.id-/2014/04/penegakan-syariat-islam-di-brunei/. Di akses pada 20 Oktober 2018.
[35] Indah Wulandari, Praktik Syari’at Islam di Brunei dan Aceh, (Republika, 3 Oktober 2014).
[36] Azwani Putra, Syari’at Islam di Brunei Darussalam, lihat, http://www.-kmamesir.org/2015/06/syariat-islam-di-brunei-darussalam.html. Di akses pada 24 Oktober 2018.
[37] Ibid.
[38] Samsul Bahri, Syari’at Islam di Brunei, (Serambi News, 3 Agustus 2016).
[39] Ibid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *